Obama, Jidal dan Kepemimpinan Kaum Muda
Oleh: Sunardi Panjaitan

Perhelatan pesta demokrasi yang saat ini berlangsung di Amerika Serikat, membawa secercah harapan akan lahirnya kepemimpinan kaum muda di Indonesia. Paling tidak kehadiran tokoh-tokoh muda di negara adidaya tersebut mampu menginspirasi kaum muda Indonesia untuk mengambil alih kepemimpinan negeri ini.

Kehadiran Barack Obama dalam daftar calon presiden partai Demokrat yang bersaing dengan Hillary Clinton serta terpilihnya Piyush Jidal, anak muda keturunan India menjadi gubernur di salah satu negara bagian Louisiana menunjukkan bahwa kaum muda negeri adidaya tersebut mampu bersaing dengan politikus lama yang sudah tua.

Barack Obama, di usianya yang relatif muda saat ini menjadi salah satu calon terkuat partai demokrat untuk menjadi presiden pada pemilu November mendatang. Sedangkan Jidal, di usia yang 37 tahun telah menjadi gubernur di negara bagian. Di usia yang cukup muda mereka mampu hadir dalam percaturan politik yang berjalan secara ketat dan demokratis.

Keberanian Berpolitik

Hal pertama yang harus dilakukan oleh kaum muda dalam rangka merebut kepemimpinan yang saat ini masih dikuasai oleh kalangan tua yang sudah terbukti gagal dalam mengimplikasikan agenda-agenda reformasi adalah terlibat langsung dalam partai politik sebagai jalan masuk utama dalam perpolitikan. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Obama dan Jidal hingga mereka mampu tampil sebagai pelopor kepemimpinan kaum muda di negara adidaya tersebut.

Obama yang tercatat sebagai kader partai Demokrat dan Jidal sebagai kader partai Republik membuktikan bahwa partai politik adalah sarana yang tepat untuk melakukan perubahan yang gagal dilakukan oleh pendahulunya.

Lain halnya dengan kaum muda di Indonesia yang cenderung menjauhi partai politik. Kaum muda yang di dominasi oleh aktivis-aktivis independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Hal ini sebenarnya akan menghambat agenda-agenda pengambilalihan kepemimpinan oleh kaum muda. Kaum muda lebih sering mengemukakan idenya dalam bentuk kritik-kritik di media massa, yang belum tentu bisa di akomodir oleh partai politik.

Memang terdapat jalur lain yang bisa dimaksimalkan yakni dibukanya jalur independen dalam pilkada atau mungkin dalam dalam pilpres nanti. Namun, dalam mengkonsolidasi massa hanya bisa dilakukan oleh partai politik, calon independen akan sangat sulit berkompetisi dengan partai politik yang sudah mempunyai mesin politik yang pasti.

Tawaran lain bagi para kaum muda yang juga aktivis independen adalah membentuk partai politik sendiri. Di mana para aktivis muda menyatukan diri dalam satu partai politik yang dibentuk secara bersama. Sehingga tidak lagi terbentur oleh kebijakan kaum tua yang saat ini mendominasi di partai-partai besar seperti Golkar, PDI-Perjuangan, Partai Demokrat, PPP dan lain-lain.

Munculnya partai politik yang sepenuhnya di isi dan di dukung oleh kaum muda juga mempunyai manfaat lain selain mengakomodasi kepentingan politik kaum muda juga tidak terjadi pertikaian antara aktivis muda dalam aktivitas politiknya. Jika para aktivis muda tersebar dalam beberapa partai politik, masih dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat yang notabene membela kepentingan partai palitiknya.

Dibutuhkan keberanian dari kalangan muda untuk berani tampil dalam hiruk-pikuk panggung politik. Jika tidak demikian maka wacana kepemimpinan kaum muda hanya sekedar wacana yang yang tidak pernah terealisasikan. Mengharapkan kaum tua yang saat ini mendominasi panggung politik untuk melirik kaum muda untuk di dorong menjadi pemimpin bangsa kedepan adalah hal yang mustahil karena masih adanya keinginan kuat untuk mempertahankan status quo-nya.

Belajar dari Obama dan Jidal

Menjelang pemilihan umum tahun 2009 nanti, kehadiran kepemimpinan kaum muda menjadi sebuah keharusan mutlak sebagai upaya mengembalikan keindonesiaan ke rel sesungguhnya. Cita-cita kita berbangsa dan bernegara hendak dihela kembali pada jalur mulianya seperti tertegaskan dalam Pembukaan UUD 1945: menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sudah tidak bisa lagi berharap kepada "mobil bekas" untuk menaiki tanjakan yang terjal. Kalaupun "mobil bekas" diperbaiki, itu bukan solusi. Lebih baik membeli "mobil baru". Kepemimpinan nasional saatnya diserahkan kepada kaum muda

Tapi dengan kondisi kaum muda Indonesia saat ini yang belum juga menunjukkan geliat untuk keluar dari persembunyiannya yang hanya bisa mengkritik dari luar sistem, muncul sebuah keraguan dan pesimisme akan kepemimpinan tersebut. Mungkinkan akan lahir kepemimpinan kaum muda di pemilu 2009 mendatang?

Harus diakui bahwa menguatnya wacana kepemimpinan kaum muda adalah tamparan yang amat telanjang bagi partai politik. Partai politik gagal merotasi kepemimpinan nasional pada tokoh-tokoh muda yang masih segar. Karena itu, wacana kepemimpinan kaum muda yang tidak didukung partai politik akan membuat partai makin tidak populer di mata publik. Partai akan dinilai sekadar alat akumulasi kekuasaan karena tidak properubahan. Partai yang terlalu bersandar pada orang-orang tua perlahan-lahan akan membajak demokrasi, bukan memberi titik terang bagi jalan demokratisasi.

Namun, apapun argumen yang ingin dibangun, kehadiran Obama dan Jidal sebagai perwakilan kaum muda dalam panggung politik Amerika harus menjadi sebuah pelajaran bagi kelompok aktivis muda di Indonesia untuk tampil menjadi alternatif baru kepemimpinan di Indonesia. Untuk itu, kekahawatiran partai politik yang saat ini masih di dominasi kaum tua, harus dijadikan momen oleh kaum muda untuk tampil kepermukaan panggung politik negeri ini.**

Kekerasan Elit
Oleh : Sunardi Panjaitan


Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya merupakan turunan dari kekerasan yang dilakukan oleh kaum elit. Baik itu elit politik, elit agama dan elit masyarakat lainnya. Kekerasan yang dilakukan oleh elit (pemimpin) yang tanpa disadari telah menyeret masyarakat terlibat dalam kekerasan massa.

Hal ini terjadi karena elit (pemimpin) dijadikan oleh masyarakat sebagai uswah (teladan). Elit-pemimpin baik dalam tingkatan masyarakat sosial, politik dan agama adalah orang yang dijunjung tinggi, sehingga apa yang dilakukannya menjadi referensi dan dasar yang sangat kuat bagi para pengikut dan bawahnnya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau keputusan pemimpin politik atas perkara pemilu atau pilkada disuatu negara atau daerah mampu membuat masyarakat untuk berbuat anarkis. Atau keputusan pemimpin agama (ulama) bisa menjadi dasar pembenar terhadap tindakan penyerangan terhadap agama lain atau keyakinan lain yang dianggap sesat. Bahkan keputusan kepala adat atau suku menjadi pijakan awal dalam melakukan penyerangan terhadap suku atau etnis yang lain.

Akar Kekerasan

Apa yang terjadi saat ini di Kenya adalah salah satu bukti nyata kekerasan yang dilakukan oleh para elit politik negeri itu. Perseteruan antara tokoh oposisi Kenya Raila Odinga dengan presiden Kenya Mwai Kibaki atas hasil pemilu yang dilaksanakan pada 27 desember 2007 yang lalu telah menyeret masyarakat dalam peperangan etnis/suku yang semakin meluas. Tidak hanya sekedar penolakan terhadap hasil pemilu yang dilakukan oleh masyarakat pendukung oposisi tapi sudah melangkah jauh ke pada peperangan etnis di negara tersebut.

Konflik atau kerusuhan sosial atau pilitik tidak akan terjadi apabila tidak didahuluai oleh faktor-faktor eskalator maupun pemicu. Perang antar kelompok pendukung politik yang merambat jauh kepada pertikaian etnis di Kenya, pada dasarnya adalah kekerasan para elit politik negeri tersebut yang tidak mau menerima kekalahan dalam pemilu. Presiden Mbai Kibaki yang mempertahankan status quo-nya serta Raila Odinga yang menolak penetapan Mbai Kibaki sebagai presiden hasil pemilu. Hal ini lah yang menjadi akar kekerasan yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya kerusuhan massal yang melibatkan suku dan etnis pendukung.
Disamping itu, perilaku agresif manusia yang diwujudkan dalam peperangan, kejahatan, perkelahian dan segala perilaku destruktif dan sadistis ditimbulkan oleh insting bawaan yang telah terprogram secara foligenetik. Insting ini berupaya mencari penyaluran dan selalu menunggu kesempatan yang tepat untuk melampiaskannya. Dan insting masyarakat yang sadistis tersebut menemukan moment yang tepat pada perseteruan politik yang terjadi. Sehingga menyebabkan terjadinya perang yang merugikan banyak pihak.

Ke-Insyaf-an politik

Dalam situasi politik yang tidak stabil seperti yang terjadi di Kenya atau bahkan di beberapa negara dan daerah di Indonesia seperti sulawesi selatan dan maluku utara, konflik dan kekerasan akan mudah berkembang. Tidak hanya di picu oleh persoalan politik semata, problem sosial, ekonomi, ras, suku dan agama juga menjadi pemicu terjadinya kerusuhan sosial di masyarakat.

Konflik yang terjadi di Kenya merupakan konflik yang termanifestasikan secara real, dipicu oleh berbagai sebab dan lingkungan sosial yang bersifat "transisi", tapi konflik jenis ini juga sering pula dipicu oleh keinginan satu kelompok, negara atau etnis untuk menguasai negara, kelompok dan etnis lain. Gordon J. DiRenzo dalam Human Social Behavior: Concepts and Principles of Sosiology mengungkapkan bahwa konflik semacam ini hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum (sense of discontent) serta adanya sumberdaya mobilisasi (resource mobilization).
Untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan yang terjadi, diperlukan sebuah resolusi demi terciptanya stabilitas negara. Pertama, perubahan secara bertahap termasuk dalam pergantian pejabat negara, merupakan salah satu kunci dari perubahan damai yang harus dilakukan sekarang.

Kedua, para elit politik harus sungguh-sungguh memberikan teladan (uswah) untuk bersama-sama membangun berbagai kelembagaan sosial dan politik yang mendorong demokratisasi. Raila Odinga dari oposisi dan Presiden Mwai Kibaki dengan status quo yang sebenarnya menjadi akar kekerasan dan konflik yang terjadi harus menjadikan momentum sosial yang terjadi untuk saling melakukan ijtihat politik dan keinsyafan politik.

Sebaliknya, jika mengabaikan hal diatas, bukan mustahil kemelut yang terjadi serta ketidakpastian akan menyebabkan negara semakin jauh mengalami kemerosotan dan masyarakat akan terus menjadi koban kekerasan politik yang semakin luas.
Hal ini juga berlaku dalam kontek politik nasional Indonesia, dimana para tokoh-tokoh politik yang saat ini berkompetisi dalam beberapa pemilihan kepala daerah harus berani menjadi orang terdepan dalam menyelesaikan konflik antar pendukung yang sering terjadi pasca pilkada.

Partisipasi Politik Ala Selebriti
Oleh: Sunardi Panjaitan

Kehadiran para pekerja infotaiment atau yang biasa disebut dengan selebriti merupakan pertunjukan baru dalam teater politik Indonesia. Hal ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia perpolitikan nasional. Sejak orde baru, peran selebriti dalam percaturan politik mulai terlihat.

Politik dan selebriti ibarat dua keping mata uang yang selalu hadir bersamaan dan saling membutuhkan. Keduanya berjalan beriringan untuk mencapai tujuan abadi dari politik yakni kekuasaan.
Selebriti semakin menegaskan partisipasinya dalam politik pada era reformasi ini. Tidak hanya sebagai penghibur dan partisan semata, akan tetapi mereka melakukan reposisi dengan melangkah lebih jauh menjadi aktor politik itu sendiri.

Terpilihnya beberapa selebriti menjadi anggota dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pemilu 2004 menjadi penegasan awal keberadaan selebriti dalam kancah perpolitikan. Walaupun sejauh ini partisipasi mereka belum memperlihatkan hasil yang signifikan , akan tetapi partisipasi mereka seakan tidak bisa dibendung lagi.

Munculnya Rano Karno dalam pilkada Tangerang mendampingi Ismet Iskandar yang unggul atas calon lainnya. Dan pelantikan beberapa artis menjadi anggota partai serta majunya Dede Yusuf dalam pilkada Jawa Barat mendampingi Ahmad Heriawan semakin menegaskan partisipasi politik selebriti.

Aktualisasi atau Pelarian

Pertanyaan yang muncul melihat realitas ini adalah apakah peran yang diambil oleh para selebriti untuk menjadi aktor dalam berpolitik adalah sebuah aktualisasi diri atau hanya sekedar pelarian dan mengejar ambisi pribadi dengan memamfaatkan kesohoran untuk mencapai tujuan tertentu? Aktualisasi dalam artian bahwa selama ini para selebriti hanya menjadi duta-duta sosial yang diangkat oleh pemerintah atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Untuk mengaktualisasikan peran yang sudah dilakoni selama menjadi duta maka para selebriti banting setir untuk terjun langsung ke dalam ranah politik yang dianggap membuka jalan untuk mencapai tujuan awalnya selama menjadi duta.

Atau tujuan lainnya adalah hanya sekedar pelarian dari dunia keartisan yang selama ini digelutinya. Hal ini dimungkinkan untuk terjadi, karena persaingan di dunia entertaiment sangatlah ketat. Banyaknya pendatang baru membuat para pemain lama kehilangan job yang selama ini di dapat. Hal ini membuat para selebriti mencari jalan lain untuk mempertahankan statusnya. Dan dunia politik menjadi pelarian tersebut karena pada satu sisi para selebriti mempunyai modal awal yakni kepopuleran selama menjadi artis. Walaupun tidak mempunyai basic politik sama sekali. Dan di sisi yang lain partai politik juga membutuhkan para selebriti terutama untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari para pemilih.

Implikasi Sebuah Pilihan

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dan melatar belakangi terjunnya para selebriti dalam dunia politik, perlu sebuah perenungan yang lebih dalam bagi banyak kalangan terutama masyarakat awam yang selalu menjadi korban dalam setiap aktivitas dan kebijakan politik.
Bagi para selebriti dengan latar belakang terjung ke pentas politik sebagai aktualisasi diri dalam mengimplementasikan agenda-agenda sosial yang sudah dirancang sebelum terjun ke dunia politik akan berdampak positif bagi masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya yang menghawatirkan adalah jika para selebriti mempunyai tujuan yang kedua yaitu hanya sebagai pelarian dari dunia entertaiment yang selama ini digelutinya. Hal ini akan berdampak pada tidak seriusnya para selebriti jika terpilih menjadi anggota dewan atau pejabat gubernur dan bupati. Sehingga pada akhirnya kehadiran mereka dalam pentas politik hanya sebagai pelengkap semata.

Untuk itu, butuh sebuah keseriusan bagi para selebriti yang sudah menceburkan diri dalam dunia politik yang penuh dengan intrik (meminjam lirik Iwan Fals) dan taktik, apakah mereka mampu mengambil peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan pada masyarakat yang telah memberikan kepercayaannya. Atau mereka hanya akan menjadi barang yang selalu dimamfaatkan oleh elit politik untuk mempertahankan status quo-nya.

Meminjam istilah Eef Saefulloh Fatah, bahwa yang diharapkan dari para selebriti yang mengambil jalan untuk terjun langsung dalam politik praktis adalah adanya "tanggung jawab zaman", yakni tidak hanya sekedar menjual pesona pribadi ke hadapan para pemilih, tapi juga membawa serta tawaran-tawaran politik yang substansial.()