SOLIDARITAS MASYARAKAT AMERIKA

Pada 11 September 2001 New York dikejutkan oleh serangan yang menghancurkan dua pencakar langit simbol kapitalisme Amerika Serikat. Amerika telah menjadi sasaran ”teroris”. Banyaknya korban yang berjatuhan membuat seluruh mata tertuju pada peristiwa naas tersebut. Mayarakat dunia ikut merasakan kepedihan rakyat AS. Sebuah serangan yang mungkin akan menyadarkan atau bahkan membangunkan masyarakat AS dari tidur lelapnya.

Beberapa hari setelah terjadinya serangan tersebut, National Science Foundation bersama Rockefeller Fuondation dan Columbia University membentuk sebuah proyek yang dinamakan The September 11, 2001: Oral History Narrative And Memory Project. Proyek ini bertujuan untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat New York pada umumnya beberapa har setelah terjadinya serangan dimana masyarakat belum termakan propaganda media dan retorika para politisi.

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of American Historiy tersebut memaparkan bahwa, pada umumnya masyarakat Amerika mengalami dua trauma yang berbeda. Yang pertama adalah trauma akan kehilangan sesama dan kehancuran yang mereka saksikan dan alami sendiri. Trauma ini adalah efek langsung dari serangan tersebut. Kedua, yang cukup menarik adalah ketakutan akan terulangnya kejadian yang telah mereka alami baik di negara mereka sendiri maupun di negara lain. sebahagian dari responden bahkan takut akan pembalasan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah AS kepada negara lain karena mereka telah mengalami kepedihan akibat serangan yang menghancurkan tersebut.

Pasca perang dunia ke II, Amerika telah memperlihatkan dirinya sebagai salah satu kekuatan dunia yang akan menguasai dunia ini. Hal ini menjadi semakin nyata setelah hancurnya Uni Soviet setelah perang dingin. Sejak saat itu, Amerika menjadi satu-satunya negara di dunia yang menjadi adidaya.

Sebagai satu-satunya negara adidaya, AS mengontrol semua negara di dunia. Ia telah menjadi polisi dunia. Bahkan lebih dari itu, ia telah menjadi hakim bagi negara-negara yang di anggap mempunyai kesalahan. Maka tidak mengherankan di bagian dunia manapun, Amerika ambil bagian dalam menentukan kebijakan yang dikelurkan oleh pemimpin-pemimpin negara. Jika tidak dipatuhi, Embargo yang akan dijatuhkan kepada negara tersebut, atau bahkan perang menjadi hukuman terakhir yang akan dijatuhkan seperti halnya yang di alami oleh Irak yang dipimpin oleh Saddam Husein.

Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Amerika akan dengan mudah menggunakan pengaruhnya ke negara-negara lain, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Mungkin atas dasar itulah, Francis Fukuyama mengatakan Kapitalisme adalah akhir dari peradaan dunia. Amerika yang menganut paham kapitalisme dalam ideologi negaranya adalah pengontrol dunia saat ini.

Belajar dari kasus kredit perumahan yang macet di Amerika yang menghancurkan ekonomi negara tersebut beberapa waktu yang lalu. Kejadian itu mempengaruhi perekonomian dunia secara keseluruhan. Para pelaku pasar sangat memperhatikan perekonomian Amerika dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya di Eropa atau Cina, negara-negara berkembang seperti Indonesia juga mengalami hal yang sama. Semua negara takut akan terjadinya krisis moneter yang melanda dunia akibat kasus tersebut.

Begitupun dalam persoalan minyak dunia yang saat ini sudah menembus angka $ 130 per barel. Ini akibat spekulasi para pedangan minyak yang berada di Amerika. Kasus-kasus ini mengindikasikan bahwa Amerika masih menjadi corong dalam mengambil kebijakan-kebijakan dunia.

Dalam hal keamanan negara, AS merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah di serang oleh negara lain. Dengan letak geografis yang sangat jauh baik dari Asia, Eropa maupun Afrika, AS berada dalam posisi yang aman. Bahkan Jepang pada perang Dunia II hanya mampu mencapai kepulauan Hawaii yang berada di Kanada yang cukup jauh dari daratan AS. Sedangkan AS dengan sekutunya mampu menghancurkan Nagasaki dan Hirosima yang mengakibatkan kondisi kedua daerah tersebut hancur berantakan.

Dengan kondisi demikian, maka AS merupakan tempat tinggal yang aman bagi para penduduknya. Masyarakat Amerika bahkan tidak pernah merasakan bagaimana menyedihkannya hidup dalam peperangan seperti yang di alami oleh masyarakat di belahan dunia lain seperti Palestina dan Irak yang hancur akibat invasi AS.

Satu-satunya kesedihan yang melanda masyarakat Amerika adalah bencana alam yang mungkin datang melanda negara tersebut seperti halnya badai Katerine yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Kondisi ini membuat masyarakat Amerika kurang peka terhadap persoalan-persoalan yang menimpa masyarakat di belahan dunia lainya. Mental inilah yang menggerogoti masyarakat Amerika beberapa tahun yang lalu sebelum terjadinya serangan 11 September 2001.

EP Thompson dalam bukunya Protest and Survive pada tahun 1980 menulis bahwa ada beberapa hal yang mendasari terciptanya mentalitas masyarakat AS yang begitu tidak peduli. Pertama, letak geografis yang cukup jauh dari Eropa dan Asia yang dibentengi oleh dua samudera besar. Hal ini menjadikan terbentuknya sebuah kepercayaan pada masyarakat AS bahwa perang hanya terjadi ”diseberang sana” sedangkan ditempat mereka aman sentosa. Tentu saja mentalitas ini berbeda dengan mental masyarakat Asia, Afrika atau Eropa yang pernah mengalami trauma perang. Sehingga ketakutan dalam perang selalu membayangi benak masyarakatnya. Terlebih lagi mentalitas ini ditambah dengan propaganda media dan politisi yang mencari dukungan masyarakat.

Faktor-faktor itulah yang menyebabkan terciptanya mental masyarakat AS yang didasari oleh rasa over-confident dimana Amerika dapat berteriak kepada musuhnya ”Nuklir Mereka”. Di lain pihak, nuklir Amerika yang mampu menghancurkan seluruh dunia tidak pernah dipublikasikan kedunia luar.

Namun, mental Amerika yang seolah tidak mau tahu kondisi masyarakat di belahan dunia lain mulai berubah setelah mereka merasakan sendiri bagaimana pahitnya diserang oleh orang lain. Peristiwa 11 September 2001 telah menyadarkan masyarakat AS akan ketidakpeduliannya terhadap yang lain. Inilah salah satu hikmah atas terjadinya serangan tersebut. Bukan bermaksud untuk membenarkan serangan tersebut, namun, sebagai sokterapi bagi masyarakat AS yang merasa hidup dalam damai.

Faktor lain yang merubah mental masyarakat AS adalah lebih berimbangnya media dalam memberikan informasi. Selama ini, masyarakat AS hanya melihat berita di CNN atau yang lainnya yang selalu memberikan propaganda-propaganda kepada masyarakat AS. Saat ini ada dengan teknologi informasi yang cukup maju, masyarakat AS bisa melihat bagaimana kepedihan yang di alami oleh masyarakat di Irak akibat Perang, atau Palestina yang selalu di serang oleh Israel atau Afganistan dengan perang melawan terorisnya yang disiarkan oleh televisi-televisi Timur Tengah atau melalui internet.

Saat ini, pasca Serangan 11 September 2001, sesuai dengan hasil penelitian dari Columbia University dan lain-lain, masyarakat AS sudah mengalami tingkat solidaritas kebersamaan atas tragedi yang menimpa negara-negara lainnya. Tidak mengherankan saat ini, kita melihat banyak warga Amerika yang menentang perang baik itu di Irak atau bahkan Iran yang mungkin akan menjadi sasaran berikutnya.

Masyarakat AS sudah tidak percaya lagi dengan omongan para politisi yang mengeluarkan kebijakan perang melawan teroris atau perang atas nama menghancurkan senjata nuklir di sebuah negara. Tidak hanya masyarakat AS yang sudah muak dengan perang tersebut, bahkan seluruh duniapun sudah paham apa yang di inginkan oleh penguasa AS sebenarnya.

Konsolidasi vs Golput

KESOLIDAN vs GOLPUT

Oleh : Sunardi Panjaitan

(Peneliti Institut Epistema Jakarta)

Kemenangan Ahmad Heryawan dan Dede Jusuf dalam pilkada Jawa Barat mengagetkan banyak pihak. Calon yang semula tidak diunggulkan dalam beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei sebelumnya, mampu menjadi pemenang yang sementara ini mengungguli calon-calon lainnya.

Dalam beberapa survei yang dilakukan sebelum pilkada berlangsung, menunjukkan pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Jusuf (Hade) yang diusung oleh PKS-PAN kalah popularitas dari dua pasangan lainnya yakni Dani Setiawan-Iwan Ridwan Sulandjana (Da’I) dan Agung Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seputar kemenangan yang diraih oleh Hade.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya ada dua hal yang dapat dijadikan bahan analisis dalam pilkada Jabar ini. Pertama, tingginya tingkat golput (golongan putih) dalam pilkada kali ini. Akibatnya tingkat golput mampu mempengaruhi hasil akhir pilkada.

Tingginya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan beberapa faktor. Pertama, tidak adanya figur yang dinilai mampu untuk merubah kondisi Jabar yang ada saat ini. Kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik serta tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, membuat masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Pilkada tidak mampu menolong masyarakat dari keterpurukan.

Dalam hal ini, masyarakat berpandangan bahwa pilkada hanya sekedar pergantian elit politik tapi tidak akan menyentuh pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada tataran inilah, diharapkan pilkada tidak hanya menjadi alat untuk mengganti elit tapi juga pilkada yang mampu menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam kasus pilkada Jabar kali ini, masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan rutinitas seperti biasanya dari pada memberikan suaranya.

Kedua, masyarakat sudah mengetahui track record calon yang maju dalam pilkada. Dani Setiawan dan Nu’man Abdul Hakim adalah gubernur dan wakil gubernur incumbent. Sedangakan Agung Gumelar adalah cawapres pada pemilu 2004 lalu yang juga mantan menteri pada era Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Dede Jusuf merupakan artis terkenal dan juga anggota DPR-RI. Hal ini membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Ketika hal ini terjadi, golput menjadi solusi terakhir bagi masyarakat.

Analisis yang kedua adalah bekerjanya masin politik pada masing-masing partai pendukung sehingga tercipta massa pendukung yang solid. Hal ini yang dilakukan oleh partai pendukung Hade yakni PKS-PAN. PKS mampu menjaga kesolidan massanya hingga tidak ada yang melakukan golput.

Solidnya massa pendukung merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh partai politik. Dalam kasus pilkada Jabar, pada dasarnya masyarakat yang memilih golput adalah massa pendukung yang pada pemilu 2004 lalu merupakan massa pendukung partai-partai besar yang menjadi pemenang pemilu pada pemilu legislative seperti Golkar dan PDI-Perjuangan. Sementara itu, PKS dengan mesin politik yang terus bekerja pasca pemilu 2004 lalu mampu menjaga kesolidan kader-kadernya terutama pada tingkatan grass root sampai pada pilkada kali ini.

Pada saat massa partai besar seperti Golkar dan PDI-Perjuangan banyak yang melakukan golput yang berakibat berkurangnya massa pendukung, partai-partai lain tetap menjaga kader-kadernya untuk tetap solid, sehingga tidak terjadi perpecahan dan tidak ada yang melakukan golput. Dan hal inilah yang dilakukan oleh PKS-PAN. PKS yang mengusung Ahmad Heryawan bermodalkan kesolidan kadernya sementara PAN yang mengusung Dede Jusuf mengandalkan popularitas yang dimiliki oleh Dede Jusuf untuk meraih suara dari pemilih mengambang dan kaum ibu.

Pada sisi yang lain, wacana kepemimpinan kaum muda yang dibawa oleh Hade, mampu mendongkrak suara dari pemilih. Paling tidak, kejenuhan masyarakat akan pemimpin incumbent dan pemimpin yang sudah tua serta keinginan masyarakat untuk mempunyai pemimpin baru yang lebih muda yang diharapkan mampu membawa perubahan dalam masyarakat. Walaupun pada dasarnya tidak ada jaminan yang bisa diberikan, membuat Hade mampu mengungguli dua pasangan lainnya. Merupakan perpaduan yang cukup komplet antara keduanya.

Belajar dari pilkada Jabar ini, golput seharusnya menjadi perhatian serius partai politik. Tingginya tingkat golput mampu mempengaruhi peta politik yang sudah ada sebelumnya. Rakyat tidak hanya dijadikan objek dari keinginan elit politik untuk menjadi penguasa. Akan tetapi, pilkada harus dijadikan ajang pembuktian oleh partai politik untuk mensejahterakan konstituennya. Habis manis sepah dibuang, pepatah ini menggambarkan perilaku partai politik selama ini, dimana pasca pemilu rakyat dibiarkan dengan kehidupannya masing-masing. Sehingga pada pesta demokrasi selanjutnya baik itu, pemilu maupun pilkada, masyarakat enggan untuk memberikan suaranya.

Obama, Jidal dan Kepemimpinan Kaum Muda
Oleh: Sunardi Panjaitan

Perhelatan pesta demokrasi yang saat ini berlangsung di Amerika Serikat, membawa secercah harapan akan lahirnya kepemimpinan kaum muda di Indonesia. Paling tidak kehadiran tokoh-tokoh muda di negara adidaya tersebut mampu menginspirasi kaum muda Indonesia untuk mengambil alih kepemimpinan negeri ini.

Kehadiran Barack Obama dalam daftar calon presiden partai Demokrat yang bersaing dengan Hillary Clinton serta terpilihnya Piyush Jidal, anak muda keturunan India menjadi gubernur di salah satu negara bagian Louisiana menunjukkan bahwa kaum muda negeri adidaya tersebut mampu bersaing dengan politikus lama yang sudah tua.

Barack Obama, di usianya yang relatif muda saat ini menjadi salah satu calon terkuat partai demokrat untuk menjadi presiden pada pemilu November mendatang. Sedangkan Jidal, di usia yang 37 tahun telah menjadi gubernur di negara bagian. Di usia yang cukup muda mereka mampu hadir dalam percaturan politik yang berjalan secara ketat dan demokratis.

Keberanian Berpolitik

Hal pertama yang harus dilakukan oleh kaum muda dalam rangka merebut kepemimpinan yang saat ini masih dikuasai oleh kalangan tua yang sudah terbukti gagal dalam mengimplikasikan agenda-agenda reformasi adalah terlibat langsung dalam partai politik sebagai jalan masuk utama dalam perpolitikan. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Obama dan Jidal hingga mereka mampu tampil sebagai pelopor kepemimpinan kaum muda di negara adidaya tersebut.

Obama yang tercatat sebagai kader partai Demokrat dan Jidal sebagai kader partai Republik membuktikan bahwa partai politik adalah sarana yang tepat untuk melakukan perubahan yang gagal dilakukan oleh pendahulunya.

Lain halnya dengan kaum muda di Indonesia yang cenderung menjauhi partai politik. Kaum muda yang di dominasi oleh aktivis-aktivis independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Hal ini sebenarnya akan menghambat agenda-agenda pengambilalihan kepemimpinan oleh kaum muda. Kaum muda lebih sering mengemukakan idenya dalam bentuk kritik-kritik di media massa, yang belum tentu bisa di akomodir oleh partai politik.

Memang terdapat jalur lain yang bisa dimaksimalkan yakni dibukanya jalur independen dalam pilkada atau mungkin dalam dalam pilpres nanti. Namun, dalam mengkonsolidasi massa hanya bisa dilakukan oleh partai politik, calon independen akan sangat sulit berkompetisi dengan partai politik yang sudah mempunyai mesin politik yang pasti.

Tawaran lain bagi para kaum muda yang juga aktivis independen adalah membentuk partai politik sendiri. Di mana para aktivis muda menyatukan diri dalam satu partai politik yang dibentuk secara bersama. Sehingga tidak lagi terbentur oleh kebijakan kaum tua yang saat ini mendominasi di partai-partai besar seperti Golkar, PDI-Perjuangan, Partai Demokrat, PPP dan lain-lain.

Munculnya partai politik yang sepenuhnya di isi dan di dukung oleh kaum muda juga mempunyai manfaat lain selain mengakomodasi kepentingan politik kaum muda juga tidak terjadi pertikaian antara aktivis muda dalam aktivitas politiknya. Jika para aktivis muda tersebar dalam beberapa partai politik, masih dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat yang notabene membela kepentingan partai palitiknya.

Dibutuhkan keberanian dari kalangan muda untuk berani tampil dalam hiruk-pikuk panggung politik. Jika tidak demikian maka wacana kepemimpinan kaum muda hanya sekedar wacana yang yang tidak pernah terealisasikan. Mengharapkan kaum tua yang saat ini mendominasi panggung politik untuk melirik kaum muda untuk di dorong menjadi pemimpin bangsa kedepan adalah hal yang mustahil karena masih adanya keinginan kuat untuk mempertahankan status quo-nya.

Belajar dari Obama dan Jidal

Menjelang pemilihan umum tahun 2009 nanti, kehadiran kepemimpinan kaum muda menjadi sebuah keharusan mutlak sebagai upaya mengembalikan keindonesiaan ke rel sesungguhnya. Cita-cita kita berbangsa dan bernegara hendak dihela kembali pada jalur mulianya seperti tertegaskan dalam Pembukaan UUD 1945: menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sudah tidak bisa lagi berharap kepada "mobil bekas" untuk menaiki tanjakan yang terjal. Kalaupun "mobil bekas" diperbaiki, itu bukan solusi. Lebih baik membeli "mobil baru". Kepemimpinan nasional saatnya diserahkan kepada kaum muda

Tapi dengan kondisi kaum muda Indonesia saat ini yang belum juga menunjukkan geliat untuk keluar dari persembunyiannya yang hanya bisa mengkritik dari luar sistem, muncul sebuah keraguan dan pesimisme akan kepemimpinan tersebut. Mungkinkan akan lahir kepemimpinan kaum muda di pemilu 2009 mendatang?

Harus diakui bahwa menguatnya wacana kepemimpinan kaum muda adalah tamparan yang amat telanjang bagi partai politik. Partai politik gagal merotasi kepemimpinan nasional pada tokoh-tokoh muda yang masih segar. Karena itu, wacana kepemimpinan kaum muda yang tidak didukung partai politik akan membuat partai makin tidak populer di mata publik. Partai akan dinilai sekadar alat akumulasi kekuasaan karena tidak properubahan. Partai yang terlalu bersandar pada orang-orang tua perlahan-lahan akan membajak demokrasi, bukan memberi titik terang bagi jalan demokratisasi.

Namun, apapun argumen yang ingin dibangun, kehadiran Obama dan Jidal sebagai perwakilan kaum muda dalam panggung politik Amerika harus menjadi sebuah pelajaran bagi kelompok aktivis muda di Indonesia untuk tampil menjadi alternatif baru kepemimpinan di Indonesia. Untuk itu, kekahawatiran partai politik yang saat ini masih di dominasi kaum tua, harus dijadikan momen oleh kaum muda untuk tampil kepermukaan panggung politik negeri ini.**

Kekerasan Elit
Oleh : Sunardi Panjaitan


Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya merupakan turunan dari kekerasan yang dilakukan oleh kaum elit. Baik itu elit politik, elit agama dan elit masyarakat lainnya. Kekerasan yang dilakukan oleh elit (pemimpin) yang tanpa disadari telah menyeret masyarakat terlibat dalam kekerasan massa.

Hal ini terjadi karena elit (pemimpin) dijadikan oleh masyarakat sebagai uswah (teladan). Elit-pemimpin baik dalam tingkatan masyarakat sosial, politik dan agama adalah orang yang dijunjung tinggi, sehingga apa yang dilakukannya menjadi referensi dan dasar yang sangat kuat bagi para pengikut dan bawahnnya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau keputusan pemimpin politik atas perkara pemilu atau pilkada disuatu negara atau daerah mampu membuat masyarakat untuk berbuat anarkis. Atau keputusan pemimpin agama (ulama) bisa menjadi dasar pembenar terhadap tindakan penyerangan terhadap agama lain atau keyakinan lain yang dianggap sesat. Bahkan keputusan kepala adat atau suku menjadi pijakan awal dalam melakukan penyerangan terhadap suku atau etnis yang lain.

Akar Kekerasan

Apa yang terjadi saat ini di Kenya adalah salah satu bukti nyata kekerasan yang dilakukan oleh para elit politik negeri itu. Perseteruan antara tokoh oposisi Kenya Raila Odinga dengan presiden Kenya Mwai Kibaki atas hasil pemilu yang dilaksanakan pada 27 desember 2007 yang lalu telah menyeret masyarakat dalam peperangan etnis/suku yang semakin meluas. Tidak hanya sekedar penolakan terhadap hasil pemilu yang dilakukan oleh masyarakat pendukung oposisi tapi sudah melangkah jauh ke pada peperangan etnis di negara tersebut.

Konflik atau kerusuhan sosial atau pilitik tidak akan terjadi apabila tidak didahuluai oleh faktor-faktor eskalator maupun pemicu. Perang antar kelompok pendukung politik yang merambat jauh kepada pertikaian etnis di Kenya, pada dasarnya adalah kekerasan para elit politik negeri tersebut yang tidak mau menerima kekalahan dalam pemilu. Presiden Mbai Kibaki yang mempertahankan status quo-nya serta Raila Odinga yang menolak penetapan Mbai Kibaki sebagai presiden hasil pemilu. Hal ini lah yang menjadi akar kekerasan yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya kerusuhan massal yang melibatkan suku dan etnis pendukung.
Disamping itu, perilaku agresif manusia yang diwujudkan dalam peperangan, kejahatan, perkelahian dan segala perilaku destruktif dan sadistis ditimbulkan oleh insting bawaan yang telah terprogram secara foligenetik. Insting ini berupaya mencari penyaluran dan selalu menunggu kesempatan yang tepat untuk melampiaskannya. Dan insting masyarakat yang sadistis tersebut menemukan moment yang tepat pada perseteruan politik yang terjadi. Sehingga menyebabkan terjadinya perang yang merugikan banyak pihak.

Ke-Insyaf-an politik

Dalam situasi politik yang tidak stabil seperti yang terjadi di Kenya atau bahkan di beberapa negara dan daerah di Indonesia seperti sulawesi selatan dan maluku utara, konflik dan kekerasan akan mudah berkembang. Tidak hanya di picu oleh persoalan politik semata, problem sosial, ekonomi, ras, suku dan agama juga menjadi pemicu terjadinya kerusuhan sosial di masyarakat.

Konflik yang terjadi di Kenya merupakan konflik yang termanifestasikan secara real, dipicu oleh berbagai sebab dan lingkungan sosial yang bersifat "transisi", tapi konflik jenis ini juga sering pula dipicu oleh keinginan satu kelompok, negara atau etnis untuk menguasai negara, kelompok dan etnis lain. Gordon J. DiRenzo dalam Human Social Behavior: Concepts and Principles of Sosiology mengungkapkan bahwa konflik semacam ini hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum (sense of discontent) serta adanya sumberdaya mobilisasi (resource mobilization).
Untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan yang terjadi, diperlukan sebuah resolusi demi terciptanya stabilitas negara. Pertama, perubahan secara bertahap termasuk dalam pergantian pejabat negara, merupakan salah satu kunci dari perubahan damai yang harus dilakukan sekarang.

Kedua, para elit politik harus sungguh-sungguh memberikan teladan (uswah) untuk bersama-sama membangun berbagai kelembagaan sosial dan politik yang mendorong demokratisasi. Raila Odinga dari oposisi dan Presiden Mwai Kibaki dengan status quo yang sebenarnya menjadi akar kekerasan dan konflik yang terjadi harus menjadikan momentum sosial yang terjadi untuk saling melakukan ijtihat politik dan keinsyafan politik.

Sebaliknya, jika mengabaikan hal diatas, bukan mustahil kemelut yang terjadi serta ketidakpastian akan menyebabkan negara semakin jauh mengalami kemerosotan dan masyarakat akan terus menjadi koban kekerasan politik yang semakin luas.
Hal ini juga berlaku dalam kontek politik nasional Indonesia, dimana para tokoh-tokoh politik yang saat ini berkompetisi dalam beberapa pemilihan kepala daerah harus berani menjadi orang terdepan dalam menyelesaikan konflik antar pendukung yang sering terjadi pasca pilkada.

Partisipasi Politik Ala Selebriti
Oleh: Sunardi Panjaitan

Kehadiran para pekerja infotaiment atau yang biasa disebut dengan selebriti merupakan pertunjukan baru dalam teater politik Indonesia. Hal ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia perpolitikan nasional. Sejak orde baru, peran selebriti dalam percaturan politik mulai terlihat.

Politik dan selebriti ibarat dua keping mata uang yang selalu hadir bersamaan dan saling membutuhkan. Keduanya berjalan beriringan untuk mencapai tujuan abadi dari politik yakni kekuasaan.
Selebriti semakin menegaskan partisipasinya dalam politik pada era reformasi ini. Tidak hanya sebagai penghibur dan partisan semata, akan tetapi mereka melakukan reposisi dengan melangkah lebih jauh menjadi aktor politik itu sendiri.

Terpilihnya beberapa selebriti menjadi anggota dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pemilu 2004 menjadi penegasan awal keberadaan selebriti dalam kancah perpolitikan. Walaupun sejauh ini partisipasi mereka belum memperlihatkan hasil yang signifikan , akan tetapi partisipasi mereka seakan tidak bisa dibendung lagi.

Munculnya Rano Karno dalam pilkada Tangerang mendampingi Ismet Iskandar yang unggul atas calon lainnya. Dan pelantikan beberapa artis menjadi anggota partai serta majunya Dede Yusuf dalam pilkada Jawa Barat mendampingi Ahmad Heriawan semakin menegaskan partisipasi politik selebriti.

Aktualisasi atau Pelarian

Pertanyaan yang muncul melihat realitas ini adalah apakah peran yang diambil oleh para selebriti untuk menjadi aktor dalam berpolitik adalah sebuah aktualisasi diri atau hanya sekedar pelarian dan mengejar ambisi pribadi dengan memamfaatkan kesohoran untuk mencapai tujuan tertentu? Aktualisasi dalam artian bahwa selama ini para selebriti hanya menjadi duta-duta sosial yang diangkat oleh pemerintah atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Untuk mengaktualisasikan peran yang sudah dilakoni selama menjadi duta maka para selebriti banting setir untuk terjun langsung ke dalam ranah politik yang dianggap membuka jalan untuk mencapai tujuan awalnya selama menjadi duta.

Atau tujuan lainnya adalah hanya sekedar pelarian dari dunia keartisan yang selama ini digelutinya. Hal ini dimungkinkan untuk terjadi, karena persaingan di dunia entertaiment sangatlah ketat. Banyaknya pendatang baru membuat para pemain lama kehilangan job yang selama ini di dapat. Hal ini membuat para selebriti mencari jalan lain untuk mempertahankan statusnya. Dan dunia politik menjadi pelarian tersebut karena pada satu sisi para selebriti mempunyai modal awal yakni kepopuleran selama menjadi artis. Walaupun tidak mempunyai basic politik sama sekali. Dan di sisi yang lain partai politik juga membutuhkan para selebriti terutama untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari para pemilih.

Implikasi Sebuah Pilihan

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dan melatar belakangi terjunnya para selebriti dalam dunia politik, perlu sebuah perenungan yang lebih dalam bagi banyak kalangan terutama masyarakat awam yang selalu menjadi korban dalam setiap aktivitas dan kebijakan politik.
Bagi para selebriti dengan latar belakang terjung ke pentas politik sebagai aktualisasi diri dalam mengimplementasikan agenda-agenda sosial yang sudah dirancang sebelum terjun ke dunia politik akan berdampak positif bagi masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya yang menghawatirkan adalah jika para selebriti mempunyai tujuan yang kedua yaitu hanya sebagai pelarian dari dunia entertaiment yang selama ini digelutinya. Hal ini akan berdampak pada tidak seriusnya para selebriti jika terpilih menjadi anggota dewan atau pejabat gubernur dan bupati. Sehingga pada akhirnya kehadiran mereka dalam pentas politik hanya sebagai pelengkap semata.

Untuk itu, butuh sebuah keseriusan bagi para selebriti yang sudah menceburkan diri dalam dunia politik yang penuh dengan intrik (meminjam lirik Iwan Fals) dan taktik, apakah mereka mampu mengambil peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan pada masyarakat yang telah memberikan kepercayaannya. Atau mereka hanya akan menjadi barang yang selalu dimamfaatkan oleh elit politik untuk mempertahankan status quo-nya.

Meminjam istilah Eef Saefulloh Fatah, bahwa yang diharapkan dari para selebriti yang mengambil jalan untuk terjun langsung dalam politik praktis adalah adanya "tanggung jawab zaman", yakni tidak hanya sekedar menjual pesona pribadi ke hadapan para pemilih, tapi juga membawa serta tawaran-tawaran politik yang substansial.()